Papua – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan pembangunan 2.200 unit rumah bantuan Presiden bagi masyarakat akan dimulai pada Januari 2027.
Program tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hunian masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua Pegunungan.
Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan rapat dan koordinasi terkait rencana pembangunan tersebut. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat akan menyerahkan pengelolaan program kepada pemerintah daerah.
“Januari tahun depan kita akan mulai mengerjakan 2.200 rumah. Pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah,” ujar John Tabo di Wamena, Kamis (8/10/2026).
Menurutnya, pembangunan ribuan rumah tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini diharapkan dapat beredar di daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
Gubernur juga menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa program berskala besar tersebut harus didukung dengan pengelolaan yang baik, transparan, dan tepat sasaran.
Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan tidak hanya berfokus pada penyelesaian fisik rumah, tetapi juga memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mengawal setiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan hingga pembangunan, agar berjalan secara efektif dan akuntabel.
Pembangunan 2.200 rumah bantuan Presiden ini menjadi salah satu upaya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.
Pelaksanaan yang terencana dan pengawasan yang optimal diharapkan dapat mempercepat realisasi program sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.(rd)
